Pojok Suara | Aceh Barat – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tingkat Kabupaten Aceh Barat, Rabu (8/04/2026), di Aula Teuku Umar Setdakab setempat.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, para Asisten Setdakab, Kepala SKPK terkait, Kepala BPS Aceh Barat, Perwakilan BPJS Kesehatan Meulaboh, para camat, APDESI, pendamping PKH, serta berbagai unsur penting lainnya. Keterlibatan seluruh elemen ini menandai upaya bersama dalam memastikan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan pondasi utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
“Data yang akurat adalah kunci utama dalam menentukan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara serius, cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Tarmizi meminta adanya sinergi penuh antara pemerintah daerah, perangkat desa, instansi vertikal, hingga para pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, hanya dengan kerja kolektif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak lagi terlewat.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan satu data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpadu di Aceh Barat,” ujarnya.
Tarmizi optimistis bahwa DTSEN yang berkualitas akan memperkuat efektivitas berbagai program pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Disisi lain, Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Devi Indriastuti, SST., M.Si., memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia menyebut Aceh Barat sebagai daerah yang paling cepat dan serius dalam menata serta menyelaraskan DTSEN.
“Sejauh pengetahuan kami, baru Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menata dan menyelaraskan data DTSEN secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi,” ungkapnya.
Devi menyatakan langkah ini merupakan contoh praktik baik yang patut direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Ia menilai kerja sama lintas sektor di Aceh Barat menjadi model kolaborasi yang ideal dalam penguatan data sosial ekonomi.
BPS Aceh Barat, tambahnya, siap memberikan dukungan penuh mulai dari penguatan statistik sektoral, peningkatan kualitas data, hingga pendampingan teknis agar hasil pemutakhiran DTSEN benar-benar menjadi instrumen yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah cepat dan koordinasi kuat lintas sektor, Aceh Barat kini selangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola data yang modern, akurat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
