Pojok Suara | Jakarta – Dilangsir pom.go.id, Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Kepala BPOM, sekaligus Sekretaris Utama BPOM, Jayadi menerima kunjungan dari Duta Besar RI untuk Khartoum Sudan pada Jumat (29/8/2025). Indonesia melalui BPOM dan Sudan melalui National Medicines and Poisons Board (NMPB) sepakat mempererat kerja sama di bidang kesehatan melalui berbagai program strategis, termasuk implementasi memorandum of understanding (MoU) tentang kesehatan, pelatihan tenaga regulasi, serta pengiriman obat-obatan dan alat kesehatan, yang telah ditandatangani pada Juli 2025 lalu.
Melalui pembahasan dalam pertemuan hari ini, Duta Besar RI untuk Khartoum Sudan Sunarko menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Sudan mulai membaik setelah dilanda konflik berkepanjangan. “Infrastruktur kesehatan masih mengalami kerusakan parah, ditambah adanya ancaman wabah penyakit yang menyulitkan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Sunarko juga menyampaikan Indonesia telah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan alat kesehatan senilai US$1 juta. Tidak hanya itu, rencana kerja sama juga mencakup ekspor produk herbal dan kosmetik Indonesia ke Sudan dan negara-negara Afrika di sekitarnya.
Sunarko menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama kesehatan, pelatihan regulator obat, serta implementasi MoU dengan Indonesia. Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung rehabilitasi sistem kesehatan di Sudan serta memperkuat hubungan bilateral melalui berbagai program dan bantuan yang berkesinambungan.
Peluang ekspor produk herbal, kosmetik, dan obat-obatan Indonesia ke Sudan dan 6 negara Afrika memiliki akses pasar yang potensial. “Kosmetik dan herbal cukup besar peminatnya. Bahkan, saat pelaksanaan Indonesia-Asia Forum (IAF) di Bali [3 September 2024], itu juga cukup banyak delegasi yang hadir untuk melihat herbal dan kosmetik yang baru berkembang,” ujar Sunarko.
Untuk mendukung perkuatan kerja sama Indonesia-Sudan, BPOM bersama kementerian terkait akan memberikan pelatihan bagi tenaga regulator Sudan guna meningkatkan kapasitas pengawasan obat dan alat kesehatan. Upaya diplomasi dan koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar program kerja sama dapat segera terealisasi, meski menghadapi tantangan akibat sanksi internasional dan dampak situasi konflik.
“Program pelatihan ini untuk tenaga regulator obat dan tenaga ahli di bidang regulasi obat yang akan dilaksanakan dengan dukungan BPOM Indonesia,” ujar Jayadi. Lebih lanjut, Jayadi menyatakan kesiapan BPOM dalam membantu pelatihan regulator dan pengiriman obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit dominan di Sudan. (HM-Khairul)
