Pojok Suara | Aceh Barat – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya penanganan sampah melalui dua program utama, yakni kemitraan desa dalam pengelolaan sampah serta rekrutmen relawan peduli lingkungan. Program ini diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kepala DLH Aceh Barat, Dr. Ir. KURDI, ST,MT,MH,.IPM,. Asean ENG, menjelaskan bahwa program kemitraan desa melibatkan seluruh gampong sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku. Melalui program ini, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengangkutan, tetapi juga pada pemilahan dan pengolahan di tingkat masyarakat.
“Sekarang ada dua program utama kita. Pertama, program kemitraan yang melibatkan desa dalam pengelolaan sampah. Ini bertujuan agar lingkungan lorong-lorong lebih bersih, ada kepastian pengangkutan, serta membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Kurdi.
Saat ini, DLH telah mengundang 11 desa yang memiliki bank sampah, dengan lima desa sebagai percontohan awal. Dari jumlah tersebut, yakni Gampong Drien Rampak, Gampong Pasir, Kuta Padang, Panggong, Ujong Kalak, Seuneubok dan Gampong Lapang telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan program.
Selain itu, DLH juga akan merekrut relawan atau satuan tugas (satgas) peduli sampah di setiap desa. Mereka bertugas mengedukasi masyarakat sekaligus mengelola pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan sistem bagi hasil.
“Nanti sistemnya kemitraan. Sekitar 35 persen untuk pengelola di desa dan 65 persen untuk DLH. Mereka mengambil sampah dari rumah, lalu dikelola melalui bank sampah atau BUMDes,” jelasnya.
Kurdi menambahkan, pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan penanganan sampah dari hulu dan tengah, bukan hanya di hilir. Masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah agar tercipta ekonomi sirkular.
“Kalau masyarakat mau memilah sampah, bahkan bisa kita bebaskan dari retribusi. Sampah yang dipilah punya nilai ekonomi, bisa ditukar atau dijual,” katanya.
Saat ini, DLH telah membina 11 bank sampah unit dan memiliki tiga bank sampah induk yang didukung dana CSR. Alur pengelolaan dimulai dari rumah tangga, kemudian ke bank sampah unit, naik ke induk, hingga ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Dari data DLH, timbulan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan mencapai sekitar 28 ton per hari dan meningkat hingga 35 ton saat hari raya idul fitri kemarin. Secara keseluruhan, Kabupaten Aceh Barat menghasilkan sekitar 130 ton sampah per hari, dengan komposisi 60 persen organik dan 30 persen plastic dan sisanya sampah B3 Kaca dan sebagainya.
“Permasalahan terbesar ada di rumah tangga dan pasar. Sekitar 56 persen sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, pemilahan di sumber sangat penting,” ungkap Kurdi.
Untuk sampah organik, DLH akan mengolahnya menjadi kompos, sementara sampah plastik dijual ke luar daerah. Ke depan, pemerintah juga menargetkan pengurangan sampah hingga 30 persen dari total timbulan.
DLH juga tengah menyiapkan pembangunan fasilitas TPST dengan anggaran sekitar Rp2 miliar yang dilengkapi mesin pencacah dan pengolah kompos. Namun, tantangan utama masih pada perilaku masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah.
“Ini memang butuh waktu. Target jangka pendek tiga bulan ada perubahan di tingkat desa. Enam bulan kita masuk ke rumah tangga, dan satu tahun kita harapkan bisa direplikasi ke desa lain,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, desa, relawan, dan masyarakat, DLH Aceh Barat optimistis persoalan sampah dapat ditangani lebih efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
